JAKARTA – Gelombang protes pasca-tewasnya Affan Kurniawan, pengemudi ojek online yang dilindas kendaraan taktis Brimob, kini meluas ke ruang digital.

Usai aksi jalanan pada 25–29 Agustus di Jakarta dan berbagai daerah, warganet ramai menyebarkan dokumen berisi “11 Tuntutan Rakyat” yang ditujukan kepada DPR, pemerintah, dan aparat penegak hukum.

Dokumen itu mulai viral sejak Jumat (29/8/2025) malam dengan ultimatum: seluruh tuntutan harus ditindaklanjuti dalam tujuh hari atau berpotensi memicu gelombang aksi lanjutan yang lebih besar.

Isi 11 Tuntutan:

1. Sahkan RUU Perampasan Aset.

2. Pecat anggota DPR yang menghina rakyat atau tidak kredibel, audit harta mereka oleh KPK.

3. Bebaskan semua pihak yang ditangkap terkait demonstrasi 25–29 Agustus.

4. Reformasi DPR: audit transparan anggaran Rp9,9 triliun, rampingkan belanja, tolak eks napi korupsi, cabut fasilitas istimewa, siarkan sidang secara langsung, dan beri kewenangan KPK memeriksa anggota dewan.

5. Turunkan gaji dan tunjangan DPR maksimal lima kali UMR dengan transparansi terbuka.

6. Terapkan KPI (Key Performance Indicator) bagi anggota DPR, pecat jika tak capai target.

7. Audit BUMN demi profitabilitas, transparansi, dan kontribusi nyata ke APBN.

8. Batalkan kenaikan pajak yang membebani rakyat.

9. Adili pelaku pembunuhan Affan Kurniawan, negara wajib menjamin kehidupan keluarganya. Jika gagal melindungi rakyat, desakan agar Kapolri lengser menguat.

10. Naikkan gaji guru agar sesuai dengan jasa mereka sebagai pahlawan bangsa.

11. Lakukan reformasi Polri agar profesional, humanis, dan berpihak pada rakyat.

Warganet menegaskan: “DPR wajib menjawab tuntutan ini dalam tujuh hari. Jika tidak, rakyat akan kembali turun ke jalan dengan jumlah lebih besar.”

Respons Publik

Beberapa poin, seperti desakan pengesahan RUU Perampasan Aset, audit DPR dan BUMN, hingga reformasi Polri, menjadi topik paling ramai diperbincangkan.

Tagar #11TuntutanRakyat dan #AffanKurniawan bahkan menembus daftar trending di platform X (Twitter) pada Sabtu pagi (30/8).

Banyak netizen menilai tuntutan ini mewakili keresahan nyata masyarakat terhadap ketimpangan sosial, praktik korupsi, dan lemahnya perlindungan hukum bagi rakyat kecil.

Kritik semakin tajam menyusul keputusan DPR menaikkan tunjangan rumah bagi anggotanya, yang dianggap tidak peka terhadap kondisi ekonomi masyarakat.

Hingga kini, baik DPR maupun pemerintah belum mengeluarkan pernyataan resmi menanggapi 11 tuntutan yang viral tersebut.[]