JEMBER - Berpihak ke masyarakat sudah menjadi komitmen Gus Bupati Fawait, memimimpin pemerintahan di Kabupaten Jember. Sebagai bupati, tentunya dia menginginkan pemerintahannya yang benar-benar bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakatnya. Tentu, menggunakan pendekatan berbasis IRB dan SAKIP. Sebuah sistem yang menjadi acuan pemerintah pusat.
Supaya keinginannya bisa terwujud dengan baik, Gus Bupati Fawait bersama jajaran pemerintahannya Pemkab Jember, menemui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, di Jakarta pada Kamis (18/9) kemarin. Menteri Rini Widyantini pun menyambutnya dengan antusias.
SAKIP sendiri merupakan akronim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sedangkan IRB, merupakan Indeks Reformasi Birokrasi. Sebuah sistem untuk mengukur, seberapa efektif pemerintahan di suatu daerah bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan.
Dalam kesempatan tersebut, Gus Fawait menyampaikan kondisi terkini kinerja birokrasi di Kabupaten Jember. Dia mengakui, posisi Kabupaten Jember dalam capaian IRB dan SAKIP, masih tertinggal dibandingkan daerah lain di Jawa Timur. Namun, hal itu justru menjadi titik awal untuk berbenah dan membuktikan bahwa Jember mampu melangkah maju.
“Kita tahu bahwa angka IRB kita, SAKIP kita di Jember itu salah satu yang terendah di Jawa Timur. Tetapi justru dari situlah kita ingin bangkit. Kita tidak ingin terus berada di bawah, Jember harus bisa mengejar, bahkan melampaui daerah lain,” ujar Gus Bupati Fawait.
Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa perbaikan IRB dan SAKIP tidak semata-mata urusan administratif. Lebih jauh, kualitas tata kelola pemerintahan yang baik menjadi syarat mutlak untuk menarik kepercayaan investor agar mau menanamkan modalnya di Jember. Tanpa itu, pertumbuhan ekonomi sulit digenjot secara signifikan.
“Untuk menarik investor dan membangun kepercayaan mereka, salah satunya adalah dengan memperbaiki IRB dan SAKIP. Karena dengan birokrasi yang transparan dan akuntabel, APBD kita bisa benar-benar efektif dan efisien. Istilah kami, APBD ini bisa benar-benar ‘menetas’ untuk kesejahteraan rakyat,” terang Gus Fawait.
Dalam pertemuan tersebut, Bupati Jember juga menyampaikan harapannya agar Kementerian PANRB dapat memberikan bimbingan, pendampingan, sekaligus arahan strategis bagi Kabupaten Jember. Dengan demikian, langkah-langkah perbaikan yang dilakukan tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar mampu menghadirkan perubahan nyata dalam tata kelola pemerintahan.
Gus Fawait menargetkan, dalam waktu yang tidak terlalu lama, skor IRB dan SAKIP Kabupaten Jember dapat meningkat secara signifikan. Peningkatan tersebut, menurutnya, akan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
“Harapan saya, APBD yang dikelola di Kabupaten Jember bisa seefektif mungkin, benar-benar menyasar kebutuhan mendasar masyarakat. Baik itu untuk pengentasan kemiskinan, mempercepat pertumbuhan ekonomi, maupun meningkatkan kesejahteraan warga Jember secara merata,” tegasnya.
Pertemuan antara Bupati Jember dan Menteri PANRB ini menjadi penanda keseriusan Pemerintah Kabupaten Jember untuk keluar dari zona nyaman dan membuktikan bahwa daerah dengan segudang potensi ini mampu bangkit. Dengan komitmen kepemimpinan yang kuat dan dukungan penuh pemerintah pusat, langkah perbaikan tata kelola pemerintahan di Jember diharapkan mampu membuka pintu baru bagi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat. (*)
