JAKARTA – Anggota Komisi X DPR RI, Adde Rosi Khoerunnisa, meminta pemerintah memastikan anggaran pendidikan sebesar Rp757,8 triliun dalam RAPBN 2026 digunakan secara efektif dan tepat sasaran.
“Jika dana pendidikan tidak digunakan sebagaimana mestinya, potensi kebocoran akan terus terjadi dan kualitas pendidikan bisa menurun,” ujar Adde dalam keterangan pers di Jakarta, Sabtu (16/8).
Ia menyoroti persoalan alokasi anggaran, terutama pada Perguruan Tinggi Kementerian/Lembaga (PTKL) yang dinilai kurang tepat sasaran. Pada APBN 2025, PTKL menyerap 39 persen anggaran pendidikan, sementara Kemendiktisaintek hanya mengelola 22 persen.
Padahal, jumlah mahasiswa PTKL hanya sekitar 200 ribu, jauh lebih sedikit dibandingkan 3,9 juta mahasiswa PTN dan 4,4 juta mahasiswa PTS.
“Perlu ada penataan dan penyederhanaan PTKL, termasuk menghapus program studi umum yang tidak sesuai dengan mandat undang-undang,” tegasnya.
Saat ini, PTKL tersebar di 24 kementerian/lembaga dengan 124 perguruan tinggi dan 892 program studi.
Selain itu, Adde juga menekankan pentingnya peningkatan kesejahteraan guru, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto yang mengalokasikan Rp178,7 triliun untuk sektor tersebut.
“Guru dan dosen adalah motor penggerak transformasi pengetahuan. Kesejahteraan mereka adalah kunci pendidikan berkualitas,” tambahnya.
Adde memastikan Fraksi Golkar mendukung penuh rencana anggaran pendidikan pemerintah. “Kami ingin memastikan pendidikan berkualitas dapat dinikmati seluruh rakyat Indonesia,” ujarnya.
Sebagai informasi, alokasi Rp757,8 triliun dalam RAPBN 2026 setara dengan 20 persen dari total APBN, sesuai amanat undang-undang.
Dana tersebut akan difokuskan pada peningkatan kualitas guru dan dosen, beasiswa bagi pelajar dan mahasiswa, penguatan sarana prasarana, serta pengembangan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan zaman.[]
