JAKARTA - Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk mengakhiri ketergantungan Indonesia pada impor energi.
Penegasan ini disampaikan dalam pidato pembukaan Konvensi dan Pameran Tahunan ke-49 Indonesian Petroleum Association (IPA) di Nusantara Hall, ICE BSD City, Tangerang, Selasa (21/5).
“Kedaulatan suatu bangsa dijamin oleh kemampuan bangsa itu untuk memenuhi pangan untuk bangsanya sendiri dan kedua, kemampuan bangsa itu untuk memenuhi kebutuhan energinya sendiri,” ujar Prabowo di hadapan pelaku industri migas global dan perwakilan negara sahabat.
Menurut Prabowo, ketahanan energi adalah bagian dari kedaulatan nasional yang harus segera diwujudkan. Ia menyebutkan capaian awal pemerintahan dalam enam bulan terakhir, termasuk produksi perdana Lapangan Forel dan Terubuk di Natuna yang menghasilkan tambahan 20 ribu barel minyak dan 60 juta standar kaki kubik gas per hari.
“Ini bukan hanya pencapaian matematis, bukan pencapaian teknis, tetapi adalah tonggak yang sangat penting dalam upaya kita terus menerus untuk mencapai swasembada energi nasional,” kata Prabowo.
Presiden juga menyoroti capaian di sektor pangan, dengan menyatakan bahwa cadangan beras dan jagung nasional saat ini merupakan yang terbesar dalam sejarah Indonesia.
“Cadangan pangan, cadangan beras dan jagung di gudang-gudang pemerintah saya diberi laporan merupakan cadangan terbesar sejak negara kita berdiri,” jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga mengkritik keras birokrasi yang dinilai lamban dan menghambat percepatan investasi di sektor energi. Ia memerintahkan penyederhanaan regulasi dan memperingatkan akan mencopot pejabat yang tidak mendukung agenda penyederhanaan tersebut.
“Pejabat yang tidak mau menyederhanakan regulasi akan saya ganti, akan saya copot. Banyak anak-anak muda yang nunggu diberi kesempatan,” tegasnya.
Ia juga membuka lebar peluang investasi di sektor energi, baik untuk investor dalam negeri maupun luar negeri, dengan menyebut Danantara Indonesia sebagai kendaraan strategis untuk mendorong proyek-proyek energi nasional.
Konvensi tahunan IPA ke-49 ini menjadi momentum penting bagi pemerintah untuk menunjukkan arah kebijakan energi nasional yang lebih mandiri dan berdaulat di hadapan para pemangku kepentingan internasional. []
