JAKARTA — Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo bersama Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana terus memperkuat koordinasi untuk mempercepat pembangunan dapur Makan Bergizi Gratis (MBG), dengan prioritas utama di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar).
“Pembangunan dapur MBG ini merupakan tanggung jawab bersama. Kementerian PU siap mendukung dari sisi infrastruktur agar pelaksanaan program ini berjalan cepat dan merata di seluruh Indonesia,” ujar Dody di Jakarta, Jumat (18/7).
Dody menegaskan bahwa Kementerian PU berkomitmen penuh dalam pembangunan fasilitas yang kini dinamakan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), termasuk dalam hal konstruksi, penyusunan panduan teknis, dan penetapan standar bangunan.
Pertemuan Dody dan Dadan merupakan kelanjutan dari Nota Kesepahaman yang telah ditandatangani pada Maret lalu. Dalam pertemuan tersebut, keduanya menjajaki bentuk dukungan tambahan dari Kementerian PU terhadap program prioritas nasional ini, yang juga menjadi bagian penting dalam Astacita Presiden Prabowo Subianto.
Kementerian PU memiliki peran strategis dalam menyediakan infrastruktur dasar untuk mendukung dapur SPPG yang akan dibangun secara luas di seluruh pelosok tanah air.
Sementara itu, Kepala BGN Dadan Hindayana menekankan pentingnya infrastruktur yang kokoh dalam menjamin keberhasilan distribusi makanan bergizi bagi para siswa.
“Pengelolaan dapur MBG akan dilakukan secara swakelola. Saat ini kami sedang mempertajam lokasi prioritas, terutama di wilayah 3T,” ungkap Dadan.
Dukungan Kementerian PU juga selaras dengan visi pembangunan jangka menengah “PU 608” yang menargetkan penurunan Rasio Output Modal Inkremental (ICOR) di bawah angka 6, menekan angka kemiskinan menjadi nol persen, serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional hingga 8 persen.
Selain bertujuan meningkatkan gizi pelajar, pembangunan dapur MBG juga diharapkan dapat membuka lapangan kerja lokal, memperkuat rantai pasok bahan pangan daerah, dan memberikan dampak ekonomi positif bagi masyarakat sekitar.
Untuk memastikan pelaksanaan berjalan efektif, Kementerian PU dan BGN akan membentuk tim koordinasi teknis guna menyusun langkah-langkah implementasi. Ditargetkan, sebanyak 2.200 dapur SPPG dapat terbangun dan beroperasi pada tahun 2025.[]