JAKARTA — Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mendorong para kepala daerah untuk menggali potensi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), salah satunya dengan mengoptimalkan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
"BUMD sudah kita bahas di DPR. Saya juga mengusulkan adanya direktorat jenderal khusus di Kemendagri yang menangani masalah BUMD agar bisa lebih kuat," ujar Tito dalam sambutannya usai mengukuhkan Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) periode 2025–2030 di Jakarta, Kamis (17/7).
Tito menegaskan bahwa peningkatan PAD tidak hanya bergantung pada BUMD, tetapi juga pada kemudahan perizinan usaha dan penciptaan iklim yang kondusif bagi sektor swasta. Menurutnya, bila aktivitas usaha berjalan baik di daerah, maka pendapatan akan mengalir tidak hanya ke daerah tetapi juga ke tingkat nasional.
Di sisi lain, Mendagri mengingatkan pentingnya integritas. Ia meminta kepala daerah menjauhi praktik korupsi dalam menjalankan roda pemerintahan. "Modus-modus penyimpangan itu sudah sangat dipahami oleh aparat penegak hukum. Jadi harus hati-hati," tegasnya.
Tito juga memahami kompleksitas persoalan yang dihadapi para bupati. Oleh karena itu, ia mendorong pengurus APKASI untuk membentuk forum internal guna menginventarisasi masalah-masalah yang dihadapi di lapangan, termasuk potensi hambatan regulasi di tingkat pusat maupun provinsi.
"APKASI perlu menjadi wadah diskusi dan solusi. Karena bisa jadi ada aturan di pusat atau provinsi yang justru membatasi ruang gerak kabupaten," jelasnya.
Ia pun menyatakan kesiapannya untuk hadir dalam forum tersebut bersama para pejabat eselon I Kemendagri agar dialog dapat menghasilkan solusi konkret.
"Saya siap hadir. Kita cari solusi bersama secara win-win antara pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat," pungkas Tito.[]